5 Prinsip Dasar Otonomi Daerah beserta Kewenangannya

Daftar isi: [Tampil]
Sistem otonomi daerah yang berarti peralihan wewenang dari pusat ke pemerintah daerah tentu memiliki konsekuensi serta perubahan yang cukup mencolok dari sistem terpusat sebelumnya. Berikut prinsip-prinsip dasar dalam penerapan sistem otonomi daerah.

1. Seluas-luasnya

Setiap pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tetapi tidak dapat menjalankan di luar batas-batas wilayahnya.

2. Nyata

Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

3. Bertanggung jawab

Penyelenggaraan otonomi daerah harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yaitu memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional.

4. Berorientasi pada masyarakat

Otonomi daerah berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

5. Keserasian

Membangun kerjasama antardaerah serta memelihara hubungan yang harmonis antara Daerah dengan Pemerintah.
otonomi daerah, kerja dan kewenangannya
otonomi daerah, kerja dan kewenangannya

Kewenangan Otonomi Daerah

Secara yuridis, yang diartikan dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 pada pasal 1 angka 3), sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah isi dari kewenangan itu sendiri. 

Dengan demikian, maka titik tekan pada undang-undang No.22 Tahun 1999 adalah pada kewenangan dan dengan kewenangan itu daerah menentukan segala sesuatu yang akan menjadi isi dari kewenangannya. Pola ini merangsang kreativitas dan prakarsa daerah menggali berbagai aktivitas dan gagasan guna mewujudkan pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Sementara itu, kalau titik penekanannya pada pembagian urusan, maka kewenangan daerah hanya sebatas urusan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan bertambah apabila ada penyerahan dari pemerintah. Artinya kewenangan daerah bertambah hanya jika ada penyerahan urusan. Meskipun UU No.32 Tahun 2004 masih memaknai desentralisasi sebagai penyerahan wewenang, tetapi sesungguhnya hanya penyerahan urusan. Dan atas urusan yang diserahkan kepada daerah itu diberikan rambu-rambu yang tidak mudah untuk dikelola daerah dengan leluasa sebagai urusan rumah tangga sendiri.

UU 32/2004 juga menegaskan kembali kedudukan daerah otonom sebagai bagian integral dari negara kesatuan Indonesia. Walaupun daerah otonom merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban mandiri, sebagaimana negara sebagai badan hukum, akan tetapi kedudukan (pemerintahan) daerah otonom adalah melaksanakan berbagai kewenangan pemerintahan yang telah didesentralisakan oleh Pemerintah Pusat, dan kepemilikan kewenangan tersebut tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Sehingga secara teoritis yuridis, pemerintahan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, UU 32/2004 merupakan undang-undang yang megatur bagaimana suatu organisasi pemerintahan negara dijalankan berdasarkan prinsip lokalitas dan kekhasan di daerah masing-masing. 

Beranjak dari pengalaman yang ada maka perlu adanya pengaturan tata hubungan khusus yang khas mengenai hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan daerah yang secara khas. UU 32/2004 mengatur mengenai organisasi pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka undang-undang yang mengatur hubungan akan melengkapinya dengan memberikan pengaturan mengenai hubungan kewenangan antara (pemerintah) nasional atau pusat dengan (pemerintah) daerah, dan juga mengatur hubungan kewenangan antar daerah otonom di Indonesia. 

Undang-undang tersebut merupakan semacam software dari hubungan kewenangan pusat dan daerah, yang berkaitan dengan norma, prosedur dan aturan umum hubungan kewenangan, sedangkan UU 32/2004 merupakan hardware, yang terbentuk antara lain organisasi dan para pejabat pelaksana dari hubungan kewenangan tersebut. 

Oleh karena itu, diharapkan undang-undang yang mengatur hubungan pusat dan daerah mengatur tentang hal-hal yang lebih bersifat abstrak, sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah lebih banyak mengatur hal-hal yang bersifat konkrit dari pelaksanaan hubungan kewenangan pusat dan daerah.

Hubungan undang-undang yang mengatur Hubungan Pusat dan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan satu rangkaian undang-undang yang mengatur secara umum berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah di Indonesia, dan secara khusus mengatur hubungan kewenangan di antara organisasi dan otoritas pelaksana pemerintahan yang ada di tingkat pusat dan lokal. Dengan demikian, hubungan antara kedua undang-undang tersebut dapat disimpulkan sebagai hubungan hukum yang saling berkait, melengkapi dan tidak terpisahkan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Kebijakan Otonomi Daerah

  1. Mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil, makmur dan sejahtera
  2. Mampu menumbuhkan modal sosial dan tradisi kewargaan di tingkat lokal
  3. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya rakyat miskin
  4. Mempermudah akses sumberdaya dan pemngembangan potensi daerah masing-masing sehingga kesenjangan antardaerah dan pusat dapat diperkecil
  5. Menjawab tuntutan keadilan ekonomi yang kurang adil antara pusat dan daerah
  6. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antardaerah
  7. Pembagian kebijakan kewenangan daerah otonomi provinsi dalam rangka desentralisasi mencakup:
    1. Lintas kabupaten dan kota
    2. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro
    3. Hal kelautan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi dan konservasi
    4. Daerah otonom kabupaten dan kota bertanggung jawab atas beberapa bidang (peternakan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perdagangan dan industri, penanaman modal dan koperasi) 
  8. Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah
  9. Memfasilitasi kegiatan daerah dalam bidang ekonomi
  10. Pemerintah daerah harus kreatif
  11. Membentuk politik lokal yang stabil
  12. Pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusahaPemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM terutama dalam hal perburuhan dan lingkungan hidup.

No comments

Powered by Blogger.