Persyaratan Penyetaraan Guru TK Non PNS

Daftar isi: [Tampil]
Selama ini banyak usulan tentang bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru non PNS. Ya, kesenjangan antara guru yang sudah berstatus PNS dengan guru non PNS memang marak diperbincangkan di Indonesia.

Bahkan keluhan tersebut sampai hari ini masih sering dilontarkan oleh guru non PNS. Pada akhirnya apa yang menjadi keluhan guru didengarkan pemerintah dengan cara pelaksanaan program penyetaraan guru TK non PNS.

Apa sajakah syarat – syarat untuk guru non PNS khususnya guru TK dalam mengikuti program penyetaraan? Berikut syarat – syarat penyetaraan guru TK non PNS yang harus Anda tahu!
Program penyetaraan guru tk non-pns
Program penyetaraan guru tk non-pns

Syarat Program Penyetaraan Guru TK Non PNS  

Ada beberapa berkas yang perlu disiapkan oleh guru sehubungan dengan seruan dukungan program penyetaraan guru TK non PNS. Mengenai apa saja berkas yang dimaksud terdiri atas beberapa aspek berikut ini, diantaranya:

  • Foto copy surat keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai guru tetap dan telah ditandatangani atau disahkan oleh kepala sekolah serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota/ kantor wilayah kementerian agama/ kementerian lain/ LPNK.
  • Surat keterangan bahwa yang bersangkutan aktif mengajar. Surat keterangan ini disahkan oleh kepala sekolah.
  • NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
  • Bagi yang sudah memiliki, wajib menyertakan NRG
  • Salinan atau foto copy ijazah yang telah dilegalisasi oleh pihak pejabat yang diberi kewenangan
  • Surat pernyataan asli dari kepala sekolah bahwa guru yang bersangkutan masih melaksanakan aktivitas proses pembelajaran atau upaya pembimbingan paling tidak selama 24 jam dengan tatap muka setiap minggu. 
  • Foto copy atau salinan akta pendidik yang sudah diketahui oleh pihak pejabat yang relevan pada tingkat akademi tinggi yang menerbitkan akta pendidik atau pejabat yang sudah menandatangani pendidik pada dinas pendidikan atau kantor wilayah kementerian agama terkait. 
  • Salinan atau foto copy surat keputusan dari kepala sekolah atau madrasah sehubungan dengan pembagian tugas mengajar atau upaya pembimbingan yang sudah diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten atau kota atau provinsi atau kantor wilayah kementerian agama atau kementerian lain/ LPNK!

Adapun syarat – syarat yang terkait dengan kelembagaan dan harus dipenuhi sebagai berikut :

  • Pihak madrasah atau kepala sekolah wajib memberikan usulan daftar guru beserta berkas seruan berdasarkan hasil simpulan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar juga Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah atau Direktorat Jenderal yang berwenang di Kementerian Agama sesuai dengan yang sudah menjadi wewenang terkait menggunakan teladan format 1 dengan tembusan kepala sekolah dinas pendidikan provinsi atau kabupaten atau kota.
  • Dilaksanakannya validasi berkas usul oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Direktorat pada tingkat Kementerian Agama atau Unit Kerja yang menangani pendidik sesuai di kementerian lain atau LPNK. 
  • Pejabat lain yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang pada Biro Kepegawaian Kementerian atau Biro Kepegawaian Kementerian Agama atau Biro Kepegawaian Kementerian lain atau LPNK harus melaksanakan keputusan pemberian kesetaraan dengan menggunakan teladan format 5.

Demikian informasi mengenai apa saja persyaratan penyetaraan guru TK non PNS yang penting diketahui khususnya bagi guru TK non PNS yang akan mengikuti program penyetaraan tersebut di tahun 2019 ini.

No comments

Powered by Blogger.