Materi Pendidikan Anti Korupsi: Faktor Korupsi, Dampak serta Solusinya

Daftar isi: [Tampil]
Berikut materi perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) yang biasanya terdapat sebagai mata kuliah umum di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Adanya mata kuliah PAK ini terhitung cukup baru adn banyak diminati mahasiswa sebagai mata kuliah yang ringan sebagai selingan dari pelajaran utama perkuliahan / mata kuliah jurusan.

Pengertian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

  • Korupsi berasal dari kata “corrupt” yang berarti penyimpangan dari ideal
  • Korupsi dapat mencakup berbagai kegiatan termasuk penyuapan dan penggelapan. Korupsi 'politik' terjadi ketika perusahaan atau karyawan pemerintah bertindak dalam kapasitas resmi untuk kepentingan pribadi
  • Berkembang dari korupsi, kolusi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang terkadang ilegal dan rahasia, untuk membatasi persaingan terbuka dan meraih keuntungan
  • Kolusi dilakukan dengan menipu atau menyesatkan orang lain dan hak-hak hukum mereka
  • Berkembang dari kolusi, nepotisme adalah pemberian kesempatan khusus dalam politik atau bisnis untuk kerabat atau saudara
  • Dalam nepotisme, tidak diperhatikan kualifikasi yang sesuai

Jenis-Jenis Korupsi

  • Berbeda dari kolusi dan nepotisme, korupsi dapat terjadi pada 3 skala berbeda
  • Korupsi kecil: terjadi sebagai perjanjian antara sejumlah kecil orang
  • Korupsi besar: korupsi yang mempengaruhi pemerintah dalam skala besar (mempengaruhi dibuatnya kebijakan pemerintah)
  • Korupsi sistemik: korupsi yang begitu umum hingga menjadi bagian dari struktur masyarakat sehari-hari
  • Metode korupsi lainnya: bribery, emblezzement, dan extortion
  • KKN dapat terjadi dalam tubuh Pemerintah
  • Tapi karena sumber kepentingan pemerintah adalah masyarakatnya, maka KKN pasti terjadi di antara keduanya dan di dalam lingkaran masyarakat itu sendiri

Dasar Pemikiran (Alasan terjadinya Korupsi)

R. Klitgaard mendalilkan bahwa korupsi akan terjadi jika gain korupsi lebih besar dari hukuman dikalikan dengan kemungkinan tertangkap dan diadili:

  • Gain Korupsi > Penalty × Kemungkinan tertangkap dan diadili
Persamaan Klitgaard tersebut dikembangkan oleh C. Stephan menjadi:
  • Tingkat korupsi = Monopoli + Kebijaksanaan - Transparansi - Moralitas

Faktor yang Menyebabkan terjadinya Korupsi

Faktor internal (Faktor yang berasal dari dalam diri manusia):
  • Sifat tamak
  • Tidak kuat menghadapi godaan 
  • Ekspektansi hidup tinggi
  • Tidak mau (malas) bekerja keras
  • Ingin cepat kaya

Faktor Eksternal (Faktor luar yang mendorong terjadinya tindak korupsi):

Aspek Ekonomi
  • Kurangnya pendapatan
  • Kebijakan Pemerintah mengenai ekonomi yang membuat situasi keuangan tidak stabil

Aspek Hukum
  • Kurangnya ketegasan penegak hukum
  • Uang bisa menciptakan kekebalan hukum

Aspek Organisasi
  • Kurangnya teladan dari petinggi
  • Lemahnya sistem pengawasan keuangan menyebabkan timbulnya kesempatan melakukan korupsi
  • Tidak adanya kultur dan etos organisasi yang benar

Aspek Lingkungan
  • Korupsi kecil dianggap tindakan yang wajar
gedung komisi pemberantasan korupsi Indonesia
Gedung komisi pemberantasan korupsi Indonesia

Dampak Korupsi


1. Dampak Ekonomi
  • Produktivitas menurun
  • Hutang negara semakin membengkak
  • Pertumbuhan ekonomi melemah
  • Investasi menurun
  • Pendapatan dari pajak menurun

2. Dampak Hukum
  • Menambah angka kriminalitas
  • Kekuatan hukum semakin lemah,karena bisa dilakukan mekanisme gratifikasi hakim
  • Kurangnya keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada 

3. Dampak Politik
  • Munculnya pemimpin korup
  • Politik menjadi ajang untuk mencari kekuasaan dan pundi-pundi bukan seperti tujuan sebenarnya
  • Korupsi merusak pemerintahan yang baik (good governance)
  • Fungsi pemerintahan menjadi terganggu
  • Aliansi-aliansi dibentuk demi menguasai segelintir kepentingan tertentu

4. Dampak Sosial
  • Kesenggangan antara yang kaya dan yang miskin bertambah
  • Timbul kelompok-kelompok baru yang mempunyai kepentingan-kepentingannya sendiri
  • Moral dan pikiran masyarakat semakin rusak
  • Lama kelamaan etika masyarakat menjadi semakin rusak

5. Dampak Budaya
  • Budaya bangsa menjadi semakin rusak
  • Perilaku koruptif lama kelamaan menjadi dianggap biasa
  • Melahirkan kultur masyarakat yang tidak sehat
  • Membentuk suatu pandangan sebagai bangsa yang koruptif

6. Dampak Teknologi
  • Korupsi dapat menghambat perkembangan suatu riset
  • Banyak ditemukan penyalahgunaan teknologi untuk melakukan tindak korupsi
  • Muncul ilmu pengetahuan baru sebagai sarana anti korupsi
  • Perkembangan teknologi alat anti korupsi yang biasa dipakai di pemerintahan

Solusi Pemberantasan Korupsi

1. Peningkatan Kesejahteraan Aparat Penegak Hukum

Salah satu hal yang menyebabkan lumpuhnya penegakan hukum di Indonesia, terutama bila berhadapan dengan perkara korupsi adalah masalah kesejahteraan aparat penegak hukum, baik itu bagi polisi, jaksa apalagi hakim yang merupakan pejabat negara akan tetapi dengan tingkat kesejahteraan yang jauh dibandingkan menteri yang juga pejabat negara. 

2. Penghukuman yang Efektif dan Berefek Jera

Penghukuman yang efektif dan berefek jera dimaksudkan tersebut adalah yang menjerakan bagi koruptor dan masyarakat, seperti kewajiban sosial, potong tangan sampai hukuman mati. Tentu tidak secara serta merta diberlakukan, karena dilihat berat ringannya kesalahan dari sang koruptor namun harus memiliki minimum pemidanaan.

3. Insenfif Bagi Aparat / Lembaga yang Berhasil Menangkap Koruptor 

Pemberian insentif/bonus dan promosi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja para aparat penegak hukum dalam memburu koruptor serta melindungi mereka dari upaya suap para koruptor yang sedang diburu oleh para aparat penegak hukum.

4. Insentif dan Perlindungan Hukum Bagi yang Memberikan Informasi Adanya Korupsi 

Maksud dari upaya ini adalah untuk mengurangi tindak pidana korupsi didepartemen-departemen yang banyak berlangsung sekarang ini, dari mulai masalah tender sampai dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan ataupun target dari anggaran tersebut.

5. Sita Massal Terhadap Aset Koruptor

Terpidana koruptor harus dihukum untuk mengembalikan uang negara yang telah dikorupsinya ditambah bunga yang berlaku pada saat pemidanaan. Pengembalian harus dilakukan secara langsung dan tunai, namun apabila dalam jangka waktu paling lama setahun terpidana koruptor tidak dapat mengembalikan uang negara tersebut, maka eksekusi sebagaimana disebutkan dalam usulan kedua harus dilaksanakan.

6. Memaksimalkan Peran Serta Publik 

Publik berperan sebagai katalisator dan pengontrol pemberantasan korupsi. Cara ini dapat menimbulkan efek jera pada koruptor dengan cara pengumuman perkembangan pemberantasan korupsi di media secara berkala, pensitaan harta koruptor atas dasar info dari publik, pemberitahuan penerimaan negara dari uang yang dikembalikan oleh tersangka/terdakwa koruptor, mempermudah akses pelaporan adanya tindak pidana korupsi, sampai pemantauan atas pelaksanaan eksekusi terhadap koruptor (potong tangan atau mati).

7. Perbaikan dan Transparansi dalam Penerimaan PNS 

Berkembangnya tindak pidana korupsi tidak lain karena adanya pola rekrutmen calon PNS yang sarat KKN. Hampir disetiap instansi, bukan rahasia umum lagi, menargetkan sejumlah uang agar seorang calon PNS dapat diterima masuk menjadi PNS. Hal ini berlangsung baik ditingkat pusat sampai tingkat daerah dari segala golongan.

8. Pengoptimalan pembuktian terbalik dan perlindungan saksi

Pembuktian terbalik disini adalah dimana terdakwa korupsi dalam persidangan membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana.

9. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Internasional

Semua langkah yang telah kami uraikan di atas akan menjadi tidak efektif apabila “perang” terhadap korupsi ini tidak didukung kerjasama dengan dunia internasional. Kerjasama dengan dunia internasional berguna untuk mengantisipasi koruptor “bersembunyi” di luar negeri terutama di negara-negara yang tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

No comments

Powered by Blogger.