Keputusan Dirjen Pajak Kep-425/pj/2019, Ini 3 Sistem Pemungutan Pajak

Daftar isi: [Tampil]
Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan vital bagi suatu negara. Karena pajak merupakan elemen pemasukan penting bagi suatu negara, maka tata cara pelaksanaannya pada sebuah negara juga diatur sedemikian rupa oleh lembaga yang berwenang.

Di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memiliki keputusan – keputusan demi keteraturan pemungutan pajak di Indonesia, salah satu bentuk keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Kep-425/pj/2019. Seperti apa isi dari keputusan tersebut?

Isi Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kep-425/pj/2019

Ada beberapa aspek yang diatur didalam keputusan terbaru Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang didalam Kep-425/pj/2019 tersebut. Adapun isi keputusannya sebagai berikut:

Pertama

Sebagaimana yang telah tercantum didalam lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh pasal 21 dan atau pasal 26, dimana wajib pajak diharuskan untuk membuat bukti pemotongan pajak. Wajib pajak juga diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Hal tersebut dibuat berdasarkan oleh peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/pj/2017 mulai masa pajak bulan Mei 2019.

Kedua

Sebagaimana yang diatur dalam diktum pertama, ketentuan dalam pembuatan bukti pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh pasal 23 dan pasal 26 berdasarkan yang telah diatur oleh Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/pj/2017 yang tetap diberlakukan.

Ketiga

Penetapan atas pemotongan PPh pasal 23 dan pasal 26 yang diharuskan bagi wajib pajak untuk membuat bukti pemotongan dan diwajibkan baginya dalam rangka menyampaikan SPT Masa PPh pasal 23 dan pasal 26 atas dasar peraturan yang ditetapkan oleh direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/pj/2017.

Keempat

Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Peraturan yang telah ditetapkan ini juga diharuskan untuk segera diteruskan kepada pihak – pihak yang terkait. Seperti itulah isi keputusan jenderal pajak Kep-425/pj/2019.

Selain mengeluarkan peraturan – peraturan perpajakan demi membuat pemungutan pajak teratur dan dipenuhi oleh seluruh wajib pajak, sistem pemungutan pajak juga diatur di Indonesia.
Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia. Adapun ketiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku tersebut meliputi:
keputusan terbaru dirjen pajak 2019
keputusan terbaru dirjen pajak 2019

Self assessment system

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak merupakan berbagai pihak yang memiliki peran aktif dalam membayar, menghitung dan melaporkan besaran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Juga melalui suatu sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Dalam sistem pemungutan pajak, peran serta dari pemerintah adalah sebagai pengawas dari wajib pajak. Self assessment system sendiri biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Semisal jenis pajak PPN dan PPh.

Baca juga: Tatacara Keberatan dan Banding Pajak 2019

Sistem dalam pemungutan pajak yang merupakan bagian pajak pusat diberlakukan di Indonesia sudah sejak lama. Sistem tersebut sudah diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada tahun 1983 dan sampai saat ini masih berlaku.

Official assessment system

Sistem pemungutan pajak Official assessment system membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada suatu fiskus atau aparat pajak sebagai pemungut pajak terhadap seorang wajib pajak.

Didalam sistem ini, seorang wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak yang terutang akan segera diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pemungutan pajak seperti ini biasanya diterapkan didalam aspek pelunasan pajak daerah seperti halnya sistem Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, kantor pajak merupakan pihak yang harus mengeluarkan surat ketetapan pajak yang isinya adalah mengenai berapa besaran PBB setiap tahun yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan pajak yang terutang. Melainkan cukup bagi mereka untuk membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang telah dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak yang sudah terdaftar.

Withholding system

Proses pemungutan pajak terutang wajib pajak untuk jenis ketiga ini diatur oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Jadi pihak ketiga tersebut bukan fiskus atau aparat pajak, dan bukan juga wajib pajak. Mereka adalah jembatan atau perantara antara fiskus atau aparat perpajakan dengan wajib pajak.

Sebagai contoh adalah pemotongan pajak karyawan yang dilakukan oleh pengelola keuangan perusahaan atas aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu, dalam penyetoran pajak, karyawan tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak karena perusahaan merupakan pihak ketiga yang sudah membantu wajib pajak menyetor sejumlah pajak.

Jenis pajak yang biasanya memanfaatkan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2 dan PPN. Biasanya bukti potong atau bukti pungut dimanfaatkan sebagai bukti atas transaksi pelunasan kewajiban perpajakan melalui sistem pemungutan pajak withholding system ini.

Untuk beberapa kasus tertentu, pemungutan pajak juga bisa dilakukan dengan melalui surat setoran pajak (SSP). Bukti potongan pajak tersebut nantinya akan dilampirkan bersama dengan SPT Tahunan PPh/ SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

Itulah beberapa hal mengenai keputusan Jenderal Pajak Kep-425 pj 2019 yang Anda harus tahu beserta informasi sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Mari sukseskan ketaatan membayar pajak untuk membangun negara lebih baik lagi.

Artikel ini disponsori oleh: PEPconsult.co.id

No comments

Powered by Blogger.